Etika Bisnis dan Profesi 1 - Pengertian Etika Bisnis dan Profesi

1. Mengapa pengelolaan organisasi harus berbasis etika ?

Jawab : Pengelolaan organisasi harus berbasis etika karena pada prinsipnya “Etika Bisnis dan Profesi” merupakan aktivitas bisnis dan profesi yang tidak boleh merugikan siapapun, melainkan harus menguntungkan semua pihak. Dalam pengelolaan suatu organisasi harus didasarkan pada etika agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan keberlangsungan bisnis akan lebih bisa terjamin.Etika dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma tentang perilaku hidup yang baik dan norma moral yang umum diterima Etika bisnis dapat dimaknai sebagai standar tentang baik buruk yang berlandaskan prinsip-prinsip etika/moralitas.

Prinsip-prinsip etika dalam kaitannya dengan hokum (legal), terdapat point penting yaitu dapat berupa:

§ Menguntungkan, etis legal

§ Meguntungkan, legal, tetapi tidak etis

§ Menguntungkan. etis, tetapi tidak legal

§ Etis, legal, tetapi tidak menguntungkan.

Contoh dari etika bisnis adalah sebagai berkut :

a. Menyebutkan Nama. Pengusaha yang mengerti etika bisnis, biasanya akan menyebutkan nama secara lengkap ketika bertemu dengan orang baru. Hal ini penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki etika yang baik. Namun, jika nama Anda terlalu panjang untuk diucapkan, Anda dapat menyingkatnya sedikit.

b. Berdiri Saat Berkenalan. Selain menunjukkan kesopanan, berdiri saat memperkenalkan diri juga mempertegas kehadiran Anda. Namun, jika kondisinya tidak memungkinkan untuk berdiri, Anda dapat sedikit membungkuk. Dengan begitu, rekan bisnis akan melihat bahwa Anda adalah orang memiliki nilai positif dan memiliki citra baik.

c. Ucapkan Terima Kasih. Ketika menghadiri suatu acara bisnis jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih, misalnya “terima kasih sudah datang”. Namun, jangan pernah ucapkan kata tersebut secara berlebihan karena dengan mengucapkan terima kasih secara berlebih, rekan kerja akan memandang bahwa Anda sangat membutuhkan bantuan dari mereka.

d. Bayar Tagihan Ketika Mengundang. Terkadang pertemuan bisnis dilakukan di luar kantor, misalnya di sebuah kafe, restoran, dan lain sebagainya. Sebagai tuan rumah yang mengundang pertemuan, ada baiknya membayar tagihan tersebut. Jika rekan bisnis menolak karena alasan dia laki-laki dan Anda perempuan, Anda tetap harus membayarnya dan katakan bahwa perusahaan akan menggantinya.

2. Jelaskan dan beri contoh pertanggungjawaban yang tidak berbasis etika!

Jawab :

Pertanggungjawaban yang tidak berbasis etika adalah pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pedoman prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi. Aspek etika harus mendapatkan perhatian serius dalam pengelolaan organisasi karena : demi menciptakan kepuasan konsumen yang semakin kritis terhadap kualitas pelayanan, keamanan produk, dan pelestarian lingkungan, demi memenuhi tuntutan stakeholder tentang kepatuhan terhadap standar pelestarian lingkungan, dan demi menjaga akseptabilitas dan keberlangsungan organisasi.

Apabila pertanggungjawaban tersebut tidak berdasarkan etika maka perusahaan tidak akan mendapatkan profit (keuntungan) dan tidak akan sejahtera serta tidak akan mengalami kemajuan.

Contoh penerapan etika pada perusahaan Unilever Indonesia

Unilever merupakan perusahaan yang sangat besar dan berskala global, serta mempunyai kantor pusat di Belanda, sedangkan kantor di Indonesia merupakan salah satu cabangnya, disamping cabang di negara-negara lainnya. Unilever telah memproduksi berbagai macam produk konsumen, kurang lebih sudah menghasilkan 400 merek produk, dan hampir seluruhnya merupakan produk-produk pemimpin pasar (sumber : http:www.Google.Com, Unilever dan Unilever Indonesia). Produk di Indonesia diantaranya jenis sabun (New Lifebuoy, Lifebuoy Clear Skin, Lux), pasta gigi (Pepsodent), es krim (Wall’s), shampo (Sunsilk, Clear, Lifebuoy shampo), sabun deterjen ( Rinso ), mentega margarin (Blue Band), dan produk-produk terkini lainnya.

Unilever Indonesia sangat mengedepankan etika dan tanggung jawab sosial bisnis perusahaan. Konsep etika dan tanggung jawab sosial bisnis yang dikedepankan oleh perusahaan Unilever Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Standar Perilaku

Dalam melaksanakan segala kegiatan, Unilever melakukannya dengan penuh kejujuran, integritas dan keterbukaan dengan tetap menghormati hak asasi manusia, menjaga keseimbangan para karyawan perusahaan dan menghormati kepentingan sah relasi perusahaan.

b. Mematuhi Hukum
Semua Perseroan Unilever dan para karyawannya berkewajiban mematuhi ketentuan hukum dan peraturan masing-masing negara di tempat mereka melaksanakan usahanya.

c. Karyawan
Unilever memiliki komitmen pada keanekaragaman dalam lingkungan kerja yang diwarnai oleh sikap saling percaya dan saling menghormati di mana semua memiliki rasa tanggung jawab atas kinerja dan reputasi Perseroan. Unilever menghargai martabat individu dan haknya untuk kebebasan bergabung dalam suatu organisasi. Unilever akan memelihara terjalinnya komunikasi yang baik dengan para karyawan melalui informasi dan proses konsultasi.

d. Konsumen
Unilever memiliki komitmen untuk menyediakan produk bermerek dan pelayanan yang secara konsisten menawarkan nilai dari segi harga dan kualitas serta aman bagi tujuan pemakaiannya. Produk-produk dan pelayanan-pelayanan Unilever akan diberi label, disampaikan melalui iklan-iklan dan dikomunikasikan secara tepat dan semestinya.

e. Lingkungan
Unilever memiliki komitmen untuk terus menerus mengadakan perbaikan dalam pengelolaan dampak lingkungan dan mendukung sasaran jangka panjang untuk mengembangkan suatu bisnis yang berdaya tahan. Unilever akan bekerja sama dalam kemitraan dengan pihak lain untuk menggalakkan kepedulian lingkungan, meningkatkan pemahaman akan masalah lingkungan dan menyebar-luaskan budaya karya yang baik.

f. Keterlibatan Pada Masyarakat

Unilever berupaya menjadi perusahaan yang dapat diandalkan, dan sebagai bagian integral dari masyarakat serta memenuhi kewajiban terhadap masyarakat dan komunitas setempat.

g. Persaingan Bisnis

Unilever percaya akan persaingan ketat namun sehat dan mendukung pengembangan perundang-undangan tentang persaingan yang sesuai. Perseroan Unilever beserta karyawannya akan melakukan kegiatan yang sesuai dengan prinsip persaingan sehat dan mengikuti semua aturan yang berlaku.

h. Inovasi
Dalam upaya melaksanakan inovasi ilmiah demi memenuhi kebutuhan konsumen, Unilever akan senantiasa merujuk kepada keinginan konsumen dan masyarakat. Unilever akan bekerja atas dasar ilmu yang tepat, dan menerapkan standar keamanan produk secara ketat.

i. Integritas Bisnis

Unilever tidak menerima ataupun memberi, entah secara langsung atau tidak langsung, suapan atau keuntungan lannya yang tidak pantas demi keuntungan bisnis atau finansial. Tidak satu pun karyawan Unilever yang boleh menawarkan, memberi ataupun menerima hadiah atau pembayaran yang merupakan, atau dapat diartikan sebagai sarana suap. Setiap tuntutan, atau penawaran suap harus ditolak langsung dan dilaporkan kepada manajemen.

3. Jelaskan Prinsip-prinsip organisasi yang berbasis etika!

Jawab : Etika bisnis adalah salah satu cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat.

Prinsip Etika Bisnis yang berbasis etika antara lain :

a. Prinsip Otonomi

Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Atau mengandung arti bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya. Kebijakan yang diambil perusahaan harus diarahkan untuk pengembangan visi dan misi perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan karyawan dan komunitasnya.

b. Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan nilai yang paling dasar untuk mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Tanpa kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama, karena kejujuran adalah kunci utama dalam kesuksesan bisnis. Prinsip ini harus diterapkan dalam segala kegiatan bisnis misalnya saat melaksanakan kontrak terhadap pihak ketiga maupun karyawan, jujur terhadap konsumen, jujur salam kerja sama, dan lain sebagainya.

c. Prinsip Keadilan

Dalam prinsip ini berarti setiap orang yang melakukan bisnis meiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Sehingga semua pihak yang terkait dalam bisnis harus memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. Menerapkan prinsip keadilan berarti semua pihak harus memiliki akses positif sesuai dengan kemampuan dan peran yang telah diberikan untuk mendukung keberhasilan bisnis.

d. Prinsip Loyalitas

Loyalitas adalah salah satu hal penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Loyalitas dalam perusahaan biasanya dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalani bisnis sesuai dengan visi dan misi. Dengan menerapkan prinsip ini, berarti tidak boleh mencampurkan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi.

e. Prinsip Integritas Moral

Setiap perusahaan harus memiliki integritas moral yang baik. Dengan begitu, perusahaan lebih dapat dipercaya masyarakat. Menerapkan prinsip ini, berarti seluruh pelaku bisnis, baik karyawan hingga ma najemen harus selalu menjaga nama baik perusahaan.

4. Mengapa capaian keuntungan suatu perusahaan tidak cukup untuk mengukur keberhasilan perusahaan ?

Jawab :

Capaian keuntungan suatu perusahaan tidak cukup untuk mengukur keberhasilan perusahaan karena keberhasilan perusahaan dikatakan berhasil bila mampu memberikan kepuasan terhadap konsumen dan memberikan kesejahteraan bagi karyawannya Selain itu kita harus melakukan pengukuran pada beberapa faktor lainnya, misalnya:

a. Performa kepuasan pelanggan.

Jika perusahaan tidak mampu menjaga kepuasan pelanggan, pelanggan akan beralih ke perusahaan lain. Dalam jangka menengah, kondisi ini akan berdampak pada penurunan penjualan dan citra perusahaan yang memburuk. Jika kondisi ini terus terjadi, pada akhirnya bisa mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan berhasil menjaga kepuasan pelanggan, akan terjadi retensi pelanggan. Dengan adanya retensi pelanggan, penjualan akan beranjak naik (penjualan yang berasal dari pelanggan baru ditambah pelanggan lama). Jika kondisi ini bisa diterus dipertahankan, perusahaan akan mampu bertahan dalam jangka panjang.

b. Performa proses internal.

Jika kita tidak mengontrol proses internal, proses akan berjalan dengan tidak terkendali. Proses yang tidak terkendali akan berdampak pada output produk atau jasa yang tidak sesuai keinginan pelanggan. Jika kita tidak mengontrol efisiensi, pengeluaran akan membengkak. Pengeluaran yang membengkak bisa mengurangi keuntungan atau bahkan mengakibatkan kerugian pada perusahaan.

c. Performa pembelajaran.

Jika kita tidak mendidik karyawan dengan baik, dampaknya karyawan menjadi kurang kompeten. Karyawan yang kurang kompeten dapat mengakibatkan proses produksi dan atau jasa berjalan dengan tidak baik sehingga output produk menjadi kurang bermutu. Output produk yang kurang bermutu bisa mengakibatkan pelanggan tidak puas, dan akhirnya pelanggan pindah ke produk lain. Jadi ukuran Keberhasilan Perusahaan harus dilihat dari banyak aspek yang saling mempengaruhi satu sama lain

5. Jelaskan apa yang akan terjadi jika pengelolaan perusahaan tidak mengindahkan (melanggar) prinsip Good Corporate Governance !

Jawab :

Strategi yang buruk (CG yang buruk) akan membuat perusahaan menghadapi kesulitan dalam memenuhi tanggungjawab ekonomi dan etika terhadap stakeholders, termasuk pemegang sahan dan karyawan.

Contoh lain yaitu, terjadinya kredit macet dan rendahnya daya saing produk Indonesia di luar negeri serta rasa ketakutan pada pihak pemilik perusahaan akan datangnya produk asing ke pasar dalam negeri merupakan suatu indikasi bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia tidak siap bersaing di pasar global (Syakhroza, 2000).

Untuk itu tampaknya diperlukan upaya yang terpadu untuk mengupayakan peningkatan daya saing nasional dimana dalam hal ini upaya tersebut melibatkan pemerintah dan pengusaha secara bersama. Upaya peningkatkan daya saing berdasarkan perspektif good governance (GG), good corporate governance (GCG), Balanced Scorecard (BSC) dan etika bisnis merupakan konsep yang dinilai relevan dalam dinamika pengukuran kinerja di Indonesia seiring dengan upaya pemerintah untuk memacu kinerja perusahaan baik perusahaan milik pemerintah (BUMN), perusahaan publik maupun perusahaan swasta nasional (BUMS).

Dalam GG,GCG, BSC dan Etika bisnis seluruh sumber daya yang dimiliki menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja organisasi dengan berlandaskan moral yang kuat yaitu diawali dengan keinginan untuk mengindahkan nilai etis dalam berbisnis. Kata kunci: good corporate governance, etika bisnis, daya saing

6. Mengapa Governance system sangat penting untuk mendukung implementasi Good Corporate Governance (GCG) ?

Jawab :

Governance system sangat penting untuk mendukung implementasi Good Corporate Governance (GCG) karena :

a. Untuk menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan guna memenangkan kompetisi Global.

b. Untuk menghindari fraud dan KKN.

c. Untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada beberapa prinsip dasar good corporate governance yaitu :

1) Transparency (keterbukaan informasi). Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

2) Accountability (akuntabilitas). Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3) Responsibility (pertanggungjawaban). Yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4) Fairness (kesetaraan dan kewajaran) .Yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

7. Berikan contoh Governance system!

Jawab :

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kompas, dari jumlah Kementerian yang ada, 18 posisi menteri diisi oleh para politisi, sisanya sebanyak 16 kursi menteri diduduki oleh kalangan profesional. Jokowi seolah membuktikan slogan “koalisi tanpa bagi-bagi kursi” benar-benar ia tepati. Namun berbagai kalangan tetap menilai bahwa komposisi tersebut tetap mengindikasikan bahwa Kabinet Kerja tidak sepenuhnya tidak bagi-bagi kursi, setidaknya itu berdasarkan salah satu pengamatan dari pengamat politik LIPI, Siti Zuhro.

Terlebih pada perkembangannya bahwa Kabinet Kerja mengalami reshuffle yang mana para politisi dari partai yang awalnya tidak mendukung koalisi Indonesia Hebat milik Jokowi-JK justru bergabung ke dalam skuad Kabinet Kerja. Airlangga Hartarto misalnya, politisi asal Golkar ini resmi menjabat sebagai Menteri Perindustrian menggeser Saleh Husein yang di reshuffle. Selain itu nama-nama profesional seperti Luhut Binsar Panjaitan bisa dikatakan tidak benar-benar profesional jikalau dikaitkan perihal kedekatannya dengan presiden, begitu pula halnya Rini Soemarno yang merupakan adik dari Ari Soemarno, kolega JK.

Tidak hanya sampai disitu, bahwasanya dapat dikatakan Kabinet Kerja milik Jokowi-JK sangat akrab dengan kisruh internal. Antara JK dengan Rizal Ramli misalnya. Mereka berdua terlibat perang dingin perihal kebijakan pemerintah, yang seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi antara wapres dengan menko. Menurut pengamat politik Idil Akbar kepada Okezone, bisa jadi memang ada problem komunikasi yang terputus di dalam kabinet, khususnya mengenai kebijakan strategis yang akan diambil. Bisa jadi pula ini terkait egosentrisme personal.

Bahkan kisruh internal yang terjadi pada Kabinet Kerja terkenal dengan takeline “Kabinet Gaduh” yang mana setiap ada kebijakan yang dikeluarkan pasti terdapat satu sama lain tidak setuju dan saling menyerang pendapat lain. Tentunya ini dapat menjadi gambaran bahwa Kabinet milik Jokowi yang digadang-gadang mampu membawa Indonesia lebih baik lagi kenyataannya justru sebaliknya. Bahkan kegaduhan juga tidak hanya terjadi di dalam internal pemerintahan saja, melainkan juga antar lembaga negara.

Kasus KPK dengan Polri pun juga tidak kalah menarik untuk dibahas, bahkan “pertarungan” dua lembaga negara ini mendapat julukan cicak versus buaya. Tensinya mungkin sama dengan rivalitas antara Real Madrid dengan Barcelona. Pangkal permasalahannya adalah ketika Budi Gunawan yang pada saat itu dicalonkan sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara mendapat sentakan tajam dari ketua KPK, Abraham Samad. Bahwasanya Abraham Samad berbicara di hadapan media bahwa BG, sapaan akrab Budi Gunawan memiliki rekening gendut, yang mana hal tersebut memantik emosi pihak Kepolisian.

Efek domino dari kasus tersebut adalah diloloskannya praperadilan milik Budi Gunawan yang tentunya didalam lolosnya praperadilan Budi Gunawan terdapat sosok kontroversial dalam diri Hakim Sarpin Rizaldi. Hakim jebolan Universitas Hasanudin ini menggemparkan seluruh rakyat Indonesia karena meloloskan sidang praperadilan Budi Gunawan. Bagi masyarakat dan para pengamat politik, tentu hal tersebut tidak memberikan contoh pendidikan politik yang baik untuk rakyat.

Contoh dari dua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum dapat dikatakan benar-benar menerapkan good governance dengan baik karena apa yang terjadi di pemerintahan maupun hubungan antar lembaga negara belumlah harmonis. Prinsip-prinsip good governance pun masih belum sepenuhnya diaplikasikan seperti prinsip tegaknya supremasi hukum yang diselewengkan jika kita melihat kasus Budi Gunawan yang sidang pra peradilannya disahkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi.

Demokrasi merupakan sistem terbaik dalam mewujudkan good governance di Indonesia karena demokrasi melibatkan rakyat, namun demokrasi tetap memiliki kelemahan. Maka dari itu integritas, akuntabilitas, serta transparansi menjadi kunci suksesnya demokrasi guna mewujudkan good governance. Terdapat tiga aspek yang dapat mewujudkan good governance adalah pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam sistem demokrasi, ketiga aspek tersebut memungkinkan untuk saling bersinergi satu sama lain.

Transparansi menjadi salah satu aspek yang menentukan gagal atau berhasilnya cita-cita good governance di Indonesia. Pelayanan publik pun menjadi aspek yang tak kalah penting guna terwujudnya good governance. Dari segi pelayanan publik misalnya, salah satu provinsi Indonesia yaitu Jawa Tengah yang dipimpin oleh Gubernur Ganjar Pranowo bisa dikatakan berada pada level yang memuaskan. Beliau aktif di sosial media guna melayani aspirasi dan keluh kesah masyarakat perihal kebijakan daerah, pungli, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan KTP.

Mewujudkan serta mengimplementasikan konsep good governance di Indonesia tidaklah mudah namun bukanlah suatu perkara yang mustahil. Pemerintah masih belum mampu memberikan kebijakan dan kepuasan pelayanan terhadap publik lantaran masih kental dengan aroma kepentingan politik yang sangat pekat. Guna mewujudkan good governance tentunya perlu mengintegrasikan peran antara pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta tentunya.

8. Jelaskan sejarah singkat tebentuknya COSO (Committee Of Sponsoring Organization) !

Jawab :

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, atau disingkat COSO, adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO telah menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian mereka. COSO disponsori dan didanai oleh 5 asosiasi dan lembaga akuntansi profesional; American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), American Accounting Association (AAA), Financial Executives Institute (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA) dan The Institute of Management Accountants (IMA)

9. Apa yang harus dilakukan agar SPI (Sistem Pengendalian Internal) dapat dilakukan dan di uji implementasinya ?

Jawab :

Tugas yang harus dilakukan SPI :

a. Membantu Direktur Utama dalam menyelenggarakan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan serta memberi saran perbaikan.

b. Sebagai Mitra strategic Unit Kerja dalam mencapai sasaran usaha.

c. Sebagai konsultan bagi peningkatan pengelolaan risiko, pengendalian dan penerapan prinsip-prinsip GCG.

d. Sebagai Mitra Kerja dari Komite Audit dan Auditor Eksternal.

10. Sebutkan elemen SPI (Sistem Pengendalian Internal) menurut (Committee Of Sponsoring Organization) !

Jawab :

Elemen SPI menurut COSO yaitu meliputi :

a. Lingkungan pengendalian (control environment)

b. Pengukuran risiko (risk assessment)